by

Camat Wajib Baca! Banyak Desa Tidak Anggarkan Mesin Pencacah Pakan Ternak

BENGKULU SELATAN | DESA.zone Pemberlakuan Peraturan Desa (Perdes) Hewan Ternak di seluruh desa se-Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, memantik konsekuensi tersendiri bagi peternak. Sayangnya, tidak sedikit pemerintah desa masih enggan hadir —wujud tanggung jawab moral— dalam persoalan tersebut.

Bahkan, dorongan Bupati Gusnan Mulyadi kepada pemerintah desa mengakomodair pengadaan mesin pencacah pakan ternak dalam Anggaaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2020 seolah bertepuk sebelah tangan.

top

Padahal, melalui banyak kesempatan kurun setahun terakhir, bupati berkepala plontos ini tak henti-henti menjelaskan pentingnya mesin tersebut untuk menanggulangi kebutuhan pakan ternak —kerbau, sapi dan kambing— yang dikandangkan.

Menurut Gusnan, dengan harga melampaui Rp 20 juta/unit, tentu akan berat bagi usaha peternakan rakyat. Pemerintah desa perlu hadir dalam persoalan ini, mesin pencacah pakan adalah solusi agar ternak-ternak tidak kembali dilepasliarkan pemiliknya dengan alasan klasik.

Pengamatan DesaZone bersama Serunting.com, TheBlusukan.com dan Majalah Kompolmas pada 11 kecamatan sebulan terakhir, ditemukan beberapa pemerintah desa masih gagal faham. Mesin ini tidak dianggarkan, meski sudah termaktub dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) 2020 yang lahir dari usulan prioritas masyarakat berdasarkan pertimbangan azas manfaat.

Salah satu Kades dimaksud saat dikonfirmasi berkilah, dana desa (DD) masih sangat dibutuhkan untuk kegiatan pembangunan di desa. Pengadaan mesin itu hanya bersifat bantuan kepada peternak, belum dibutuhkan desa secara luas.

Sebaliknya, bagi desa yang tidak memiliki populasi ternak besar, pengadaan mesin ini —tanpa pertimbangan azas manfaat— justru akan dinilai salah kaprah.

“Memang ternaknya tidak ada lagi (tidak perlu dianggarkan-red). Dulu pernah ada, sekarang kandangnya pindah ke desa lain. Kolam ikan yang banyak di sini,” ungkap Sekretaris Desa Babatan Ulu Kecamatan Seginim, Zoni Pratama Putra, Rabu (4/3/2020) siang.

Menurut dia, saat penetapan RKPDes, Senin (9/9/2019) silam, hanya terdapat delapan usulan prioritas. Sementara pengadaan mesin berharga di atas Rp 20 juta tersebut tidak pernah diusulkan masyarakat, karena tidak dibutuhkan.

Terpisah, anggota Tim Evaluasi APBDes Kecamatan Siginim Juliawan Alim menegaskan, pihaknya akan lebih cermat menelaah setiap Rencana APBDes —kini dalam tahapan evaluasi— setiap desa di wilayah tersebut.

Menurut dia, pengadaan mesin pencacah pakan ternak —diiringi pelatihan pengolahan pakan.— adalah tindak lanjut pemerintah desa setelah menerbitkan dan memberlakukan Perdes Hewan Ternak. Bagi desa-desa yang memiliki ternak besar dalam jumlah banyak, tentu pemilik ternak butuh sarana dan prasarana beradaptasi dengan tatalaksana pemeliharaan intensif (dikandangkan).

Salah satu yang dibutuhkan peternak, lanjut Alim, adalah stok pakan yang bisa diperoleh dari pengolahan limbah pertanian saat panen, kemudian disimpan sebagai stok masa krisis hijauan makanan ternak (HMT).

Hingga berita ini ditayangkan, proses evaluasi APBDes masih berlangsung. Banyak pihak berharap, para camat —sebagai bagian penting dalam evaluasi— lebih kritis terhadap persoalan ini.[war]

top