by

Kata Siapa Penundaan Pilkades Picu Kesenjangan Sosial?

-POLITIK-145 views

BENGKULU SELATAN | DESA.zone Penundaan jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Bengkulu Selatan, semula diprediksi bakal memicu dampak sosial politik di desa. Ternyata, sejauh ini terpantau baik-baik saja.

“Cuma isu, baik-baik saja situasinya. Kalau soal makin panjangnya penantian para calon, itu tergantung calon masing-masing menyikapinya,” ujar Parozi, salah satu Calon Kepala Desa (Cakades) Durian Seginim kepada DesaZone, Sabtu (29/2/2020) sore.

top

Menurut dia, berdampak atau tidaknya penundaan Pilkades serentak pada 74 desa di daerah ini tergantung pemerintah desa —dinahkodai Penjabat Kades— melanjutkan jalannya roda pemerintahan hingga Kades defenitif terpilih kembali.

“Asalkan pembangunan desa dan pelayanan kepada masyarakat berjalan seperti biasa, tanpa hambatan, saya rasa akan baik-baik saja. Kalau soal keluhan dari para calon (terkurasnya waktu dan energi untuk penggalangan dukungan-red), wajar saja. Justru itulah ujian awal bagi mereka mengurus masyarakat,” tandas Parozi.

Kendati demikian, Parozi mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Selatan tidak boleh berleha-leha dalam situasi ini. Sebab, resiko kondusifitas berubah seketika juga sangat memungkinkan. Apalagi, kalau suatu saat terbukti penundaan ini bermuatan intrik tertentu.

“Saya yakin belum pastinya waktu pelaksanaan Pilkades Serentak bukan disebabkan intrik politik menjelang Pilkada. Jadi, kita sama-sama berusaha memaklumi dan membantu menenangkan warga. Jangan malah ikut memanasi situasi dengan hal-hal yang tidak produktif,” ungkapnya.

Menyadari berada dalam tahun politik, Parozi meminta masyarakat tidak mudah terpancing kepentingan politik sesaat yang mencoba mengait-ngaitkan Pilkades dengan Pilkada.

“Sudah saya bilang tadi, ini ujian bagi para Cakades. Nanti akan kelihatan, calon yang paling mampu mengendalikan situasi ini, minimal bisa kondusif dalam basis pendukung sendiri, dialah figur yang layak diperhitungkan dalam Pilkades,” pungkasnya.

Sementara itu, informasi terkini dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Pilkades serentak paling cepat dilaksanakan Agustus mendatang, atau bisa molor hingga pasca pelaksanaan Pilkada. Ketidakpastian ini terkait kekurangan anggaran, dan masih terjadi tarik-ulur antara legislatif dan eksekutif.[kur]

top

TERKINI