by

Kemandirian LPSK di Tengah Sumirnya Perhatian Negara, Mungkinkah Berwujud?

Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dirasa kian kaya manfaat, meski semakin miskin anggaran. Namun, LPSK tetap lah LPSK, memandirikan lembaga dipimpin Hasto Atmojo Soeroyo ini adalah keniscayaan, apalagi telah ada regulasi mengatur ke arah itu.
Mungkinkah lembaga yang terhitung sejak bulan ini resmi menjadi organisasi mandiri —tidak lagi berstatus sebagai Satuan Kerja (Satker) Kementerian Sekretariat Negara— mampu menjaga eksistensinya pada tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) semula?

♦♦♦

MEMASUKI tahun ke-12, kinerja LPSK sudah mulai mendapat pengakuan banyak kalangan, ditandai kenaikan jumlah pemohon saksi/korban tindak pidana tahun ke tahun. Guna melihat ikhtiar LPSK memenuhi hak saksi dan korban sepanjang 2019, kami merangkumnya dalam sebuah catatan singkat berikut :

top

Perlahan mulai dikenal publik, membawa konsekuensi kenaikan signifikan jumlah permohonan perlindungan kepada LPSK. Tercatat, jumlah permohonan perlindungan pada 2019 meningkat 41,54 persen (total mencapai 1983 permohonan). Tahun sebelumnya, permohonan hanya berjumlah 1401.

Dari 1983 permohonan, 1972 permohonan telah diputuskan melalui rapat pimpinan LPSK selama 2019. Rinciannya, 1147 permohonan diterima, 754 ditolak, 71 ditolak dan direkomendasi, tersisa 11 permohonan dalam proses penelaahan.

Dari total tersebut, kasus tindak pidana lain (bukan prioritas LPSK) menempati rangking teratas (553 permohonan), disusul kasus kekerasan seksual anak (350 permohonan), kasus terorisme (326 permohonan), dan pelanggaran HAM berat (318 permohonan).

Kemudian ada Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) 162 permohonan, korupsi 67 permohonan, penganiayaan berat 40 permohonan, penyiksaan 11 permohonan, narkotika sembilan permohonan, dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) enam permohonan. Sedangkan permohonan yang tidak masuk klasifikasi sebagai tindak pidana mencapai 141 permohonan.

Terdapat empat tindak pidana mengalami kenaikan jumlah permohonan siginifikan pada 2019 dibanding tahun sebelumnya, yakni kasus terorisme melonjak 129 persen (tahun 2018 hanya 142 permohonan), disusul tindak pidana lainnya naik 60 persen (tahun 2018 hanya 347 permohonan), TPPO naik 49 persen (tahun 2018 hanya berjumlah 109 permohonan), dan kasus kekerasan seksual anak naik 29 persen (tahun 2018 hanya 271 permohonan).

Provinsi Jawa Barat menduduki posisi kelima teratas wilayah asal permohonan perlindungan selama 2019, yakni mencapai 517 permohonan, disusul Sumatera Utara 358, Jawa Tengah 268, DKI Jakarta 182, dan Jawa Timur 113. Hanya dua provinsi tidak ada permohoanan sama sekali, yakni Gorontalo dan Sulawesi Barat.

top