by

Quo Vadis Reskan-Bowo? Sulaiman: Pak Tua, Sudahlah..!

-POLITIK-256 views

BENGKULU SELATAN | DESA.zone Meski peluang Reskan Effendi Awaludin diperbolehkan menjadi kontestan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bengkulu Selatan sudah tertutup, namun para pembisiknya masih gencar beralibi terkait Putusan MK nomor 4/PUU-VII/2009.

Hal ini tentu saja membuat para lifter putra sulung Reskan, Rio Ari Wibowo merasa makin tidak nyaman. Sebab Bowo sendiri jauh-jauh hari sudah menegaskan siap lahir-bathin mengikuti Pilkada, namun kuncinya tetap pada restu orang tua.

top

Mungkinkah restu itu diperoleh Sang Anak dari orang tua yang masih ngotot mempertahankan ambisi semunya?

“Dengan segala hormat, Pak Tua, sudahlah! Tiarap dulu, istirahat sejenak. Sudah saatnya beri peluang kepada yang lebih berpeluang (tanpa hambatan regulasi di tikungan terakhir-red). Masih banyak peluang di kemudian hari yang tetap sejalan dengan putusan MK,” himbau Sulaiman saat ditemui DesaZone, Jum’at (31/1/2020) sore.

Rekan kerja dan loyalis Bowo ini menilai, tarik-ulur antara bapak dan anak ini hanya akan mengacau konsentrasi persiapan tim menjelang tahapan pencalonan. Padahal regulasi sudah mengatur jelas bahwa mantan narapidana punya masa tunggu lima tahun untuk bisa mencalonkan diri kembali.

Sulaiman berpendapat, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 56/PUU-XVII/2019 —dibacakan Ketua Majelis MK Anwar saat sidang putusan atas gugatan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), 11 November 2019— bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf g UU nomor 10 tahun 2016 bertantangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai telah melewati jangka waktu lima tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Artinya, lanjut Sulaiman, MK tetap berpegang pada pertimbangan hukum putusan sebelumnya —Putusan MK nomor 4/PUU-VII/2009, maka masa tunggu harus diberlakukan kembali terhadap mantan narapidana yang akan mengajukan diri sebagai calon kepala daerah.

Terkait tenggat waktu tunggu bagi seorang mantan narapida hingga bisa mengajukan diri sebagai calon kepala daerah, MK juga tetap konsisten merujuk Putusan MK nomor 4/PUU-VII/2009, yakni  lima tahun setelah menjalani masa pidana penjara yang telah inkracht, bukan 10 tahun sesuai gugatan ICW dan Perludem.

top