by

Terbongkar! Misteri Penyebab Evaluasi APBDes Berjalan Alot

-UTAMA-562 views

BENGKULU SELATAN | DesaZoneSetelah setahun menjadi misteri tak terpecahkan, akhirnya penyebab proses alot evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2019 beberapa desa di Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, terkuak lebar.

Tidak tanggung-tanggung, temuan dalam laci meja kerja salah satu oknum perangkat desa berisi penuh stempel asli tapi palsu (Aspal) juga tergeret ke permukaan.

top

Semula diduga, molornya proses evaluasi APBDes diduga hanya disebabkan ketidakcocokan penafsiran antara tim evaluasi kecamatan dengan tim penyusun APBDes terkait harga satuan barang dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB), yakni opsi mengikuti standar harga dalam Peraturan Bupati (Perbup) Bengkulu Selatan atau hasil survey tim penyusun anggaran masing-masing desa.

Ternyata, melalui investigasi DesaZone dua pekan terakhir, muncul pengakuan —disertai bukti-bukti otentik— bahwa ketatnya koreksi tim evaluasi dipicu temuan-temuan sensitif saat monitoring dan evaluasi (Monev) realisasi Dana Desa (DD) tahun 2018 yang dilaksanakan Pemerintah Kecamatan Seginim medio Januari 2019.

Meski saat itu Pemerintah Kecamatan Seginim tidak mengambil tindakan hukum, namun jajaran yang dipimpin Thri Zonarti mengambil langkah ekstra hati-hati, minimal dengan pencegahan peluang kebocoran APBDes tahun berjalan (2019).

“Terlalu riskan sebutkan nama. Bisa dikatakan, temuan itu memang ada di beberapa desa. Kami sudah menegur, mengingatkan desa tidak mengulanginya. Berikutnya dirasa perlu mengambil langkah antisipasi hal itu berlanjut, evaluasi ketat APBDes 2019 pun kami lakukan,” aku Kasi Pemerintahan Kecamatan Seginim, Jardi SE dalam wawancara ekslusif dengan DesaZone, dua pekan lalu.

Ujung tombak evaluasi APBDes 2019 ini mengisahkan, banyak kepala desa terpancing emosi kala itu. Namun dia mengaku tidak begitu peduli, sebab yakin tujuannya positif, menyelamatkan keuangan negara sekaligus menghindarkan pemerintah desa dari resiko hukum.

“Saya dengar waktu itu ada yang sudah melaporkan ulah kami (tim evaluasi-red) ke DPMD, kebetulan Ibu Camat sedang cuti. Itu hak mereka. Bahkan berkali-kali saya nyatakan kepada pers, saya siap di-nonjob-kan demi hal ini. Syukurlah sekarang sudah berlalu,” kenangnya.

Terakhir Jardi mengingatkan, siapapun pejabat —pemerintah kecamatan— berikutnya hendaknya belajar dari pengalaman tahun lalu. Tidak terlena. Begitu pula pemerintah desa, mengingat sistem pengawasan DD semakin ketat, apalagi Satuan Tugas Dana Desa bentukan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) semakin gencar turun ke daerah.[rps/bin]

top